HIRARKI ETIKA DALAM PELAYANAN PUBLIK

HIRARKI ETIKA DALAM PELAYANAN PUBLIK

Etika pelayanan publik terdiri dari atas empat tindakan, yaitu: a) Etika individu, b) Etika profesi,  c) Etika Organisasi, dan d) Etika social. Etika individu atau moral pribadi yaitu etika yang memberikan tuntutan mengenai baik atau buruk yang dipengaruhi orang tua, keyakinan agama, budaya, adat dan pengalaman masa lalu. Biasanya etika ini terbentuk sebelum menjadi pegawai negeri (petugas penyelenggara pelayanan publik). Etika profesi adalah serangkaian norma atau aturan yang menuntun perilaku kalangan propesi tertentu salah satunya adalah pegawai negeri yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Etika ini terbentuk pada saat menjalankan atau menduduki jabatan tertentu atau dengan kata lain terbentuk pada saat menjadi pegawai negeri.

Etika organisasi adalah seragkaian aturan dan norma yang bersifat formal dan tidak formal yang menuntun perilaku dan tindakan anggota organisasi yang bersangkutan. Pegawai negeri sebagai penyelenggara pelayanan publik juga terkait dengan organisasi tempat bekerja. Etika organisasi akan mewarnai perilaku yang dimiliki pegawai negeri yang merupakan anggota organisasi tempat bekerja. Etika sosial adalah –norma yang menuntun perilaku dan tindakan anggota masyarakat agar keutuhan kelompok dan anggota masyarakat selalu terjaga atau terpelihara. Pegawai negeri sebagai petugas penyeleggara pelayanan publik juga merupakan anggota masyarakat yang tidak akan lepas dari pengaruh kehidupan masyarakat disekeliling-nya yang dapat berupa budaya, tradisi pola pikir.

Etika sosial mempengaruhi petugas penyelenggara pelayanan publik baik disadari ataupun tidak. Faktor penerapan keempat tingkatan etika pelayanan public tersebut seringkali menimbulkan kebinggugan para petugas penyenggara pelayanan publik. Kebingungan itu menyagkaut penentuan prioritas keempat tindakan etika tersebut dalam penyenggaraan pelayanan disesuaikan denggan kondisi saat pelayanan tersebut berlangsung. 

Sumber, diadopsi dan diadabtasi dari:

Dr.Kridawati Sadhana,M.S  , Etika Birokrasi Dalam Pelayanan publik, Penerbit Percetakan CV. Citra Malang, 2010, Hal.49-51

Kesimpulan

Etika pelayanan publik terdiri dari atas empat tindakan, yaitu: a) Etika individu, b) Etika profesi,  c) Etika Organisasi, dan d) Etika social. Etika individu atau moral pribadi yaitu etika yang memberikan tuntutan mengenai baik atau buruk yang dipengaruhi orang tua, keyakinan agama, budaya, adat dan pengalaman masa lalu. Etika profesi adalah serangkaian norma atau aturan yang menuntun perilaku kalangan propesi tertentu salah satunya adalah pegawai negeri yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

Etika organisasi adalah seragkaian aturan dan norma yang bersifat formal dan tidak formal yang menuntun perilaku dan tindakan anggota organisasi yang bersangkutan. Etika sosial mempengaruhi petugas penyelenggara pelayanan public baik disadari ataupun tidak. Faktor penerapan keempat tingkatan etika pelayanan publik tersebut seringkali menimbulkan kebinggugan para petugas penyenggara pelayanan publik.